Kurangnya Pemerataan Guru di Indonesia

Halo, Kali ini saya akan mereview video tentang Kurangnya pemerataaan Guru di Indonesia khususnya di daerah terpencil.      

     Masalah pendidikan di Indonesia yang tidak kalah penting untuk dipikirkan solusinya yaitu tentang pemerataan dan penataan jumlah guru yang masih terjadi kesenjangan,  khususnya antara jumlah guru yang berada di daerah kota dengan daerah desa bahkan di daerah terpencil. Ironisnya, di daerah desa atau di daerah terpencil  masih banyak sekolah yang masih kekurangan guru. Tak jarang satu guru harus mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Padahal, itu tidak diperbolehkan karena menyangkut tentang keprofesionalan sebagai guru. Tetapi tidak dapat disalahkan juga, mungkin itu terjadi karena keadaan yang menuntut mereka seperti itu. Kekurangan guru di pedesaan mencapai 33% , sedangkan di daerah  terpencil sudah mencapai 77% , hal ini sangat berbanding balik dengan kurangnya tenaga guru yang ada  di perkotaan yang hanya mencapai 22% saja.

Mungkin ini pekerjaan rumah untuk pemerintah bagaimana caranya agar pemerataan guru di Indonesia bisa terwujud, tetapi sepertinya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah belum optimal dan belum terlihat hasilnya. Terbukti dengan masih adanya penumpukan guru di sekolah-sekolah kota padahal sekolah lain justru kekurangan guru. Tetapi kita tidak dapat menyalahkan pemerintah sepenuhnya tentang masalah ini toh pemerintah sudah berupaya.  Banyak faktor yang menyebabkan penumpukan guru di kota, mungkin salah satu faktornya yaitu dari guru dan pemerintah itu sendiri. Kebanyakan guru memilih mengajar di kota karena fasilitasnya lebih lengkap, strategis secara letaknya dibanding dengan sekolah yang ada di daerah desa atau terpencil selain fasilitas kurang dan letaknya kurang strategis, guru kadang kurang perhatian dari pemerintah pusat.

Keinginan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) untuk melakukan pemerataan guru di seluruh Indonesia  juga terganjal otonomi daerah (otoda) yang dimiliki. Pemerintah sebenarnya sudah mengajukan usulan penambahan guru ke pemerintah daerah yang kekurangan. Namun ada juga pemerintah daerah yang langsung mengajukan permintaan ke pusat. Maka dari itu harus ada kesepakatan terlebih dulu dengan pemerintah daerah. Karena, di era otonomi daerah seperti ini Kemendiknas tidak dapat melakukan apapun untuk menempatkan guru tanpa persetujuan pemerintah daerah. Kalau dipaksakan, maka guru yang diperbantukan akan kabur kembali ke daerah asal karena tidak nyaman. Usaha pemerintah untuk menarik minat guru mengajar di daerah terpencil yaitu dengan memberikan tunjangan khusus. Tunjangan ini diberikan sejak 2007 lalu untuk 20.000 guru. Jumlah itu sama dengan 2008. Sementara pada 2009 ada 30.000 guru yang mendapatkan tunjangan. Akan tetapi yang terserap hanya 26.000 guru karena harus memenuhi persyaratan yakni tinggal selama satu tahun di daerah yang dimaksud.Pemberian tunjangan ini  sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Khusus dan Profesi jumlahnya mencapai satu kali gaji pokok. Gaji pokok, dalam APBNP 2010 diusulkan naik menjadi Rp2,2 juta naik dari tahun lalu yang mencapai Rp 1.3 juta per guru.